Gelombang Tekstil Ilegal

Ratusan kontainer tekstil selundupan mengalir ke Indonesia. Tapi cuma sedikit kasus penyelundupan tekstil yang terbongkar.

Penyelundupan tekstil tampaknya makin seperti lampu merah. Menurut asosiasi pertekstilan indonesia (api), menjelang lebaran kemarin saja sudah 200 kontainer berisi produk tekstil diselundupkan, sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar rp 100 miliar. Bahkan, kini di pelabuhan cina dan singapura, sebanyak 197 kontainer tekstil ilegal siap diberangkatkan ke indonesia.

Data berdasarkan hasil penyelidikan API yang dilansir belum lama itu tentu sangat memprihatinkan. Dengan gampangnya, gelombang demi gelombang tekstil selundupan menerjang pelabuhan Indonesia, untuk kemudian bertebaran di pasar domestik. Perkembangan ini jelas bisa menghancurkan produksi tekstil dalam negeri.

Sudah begitu, modus penyelundupannya pun kian bervariasi. Contohnya, kasus penyelundupan tiga kontainer berisi tekstil yang baru-baru ini dibongkar pihak Bea dan Cukai Merak, Banten. Produk tekstil sebanyak 22 koli dan 97 rol dari Korea itu ternyata dicampur dengan barang yang dikatakan diimpor secara pribadi.

Kasus ini terungkap tatkala aparat Bea dan Cukai Merak mencurigai kedatangan tiga kontainer yang dikabarkan berisi barang-barang impor pribadi melalui agen berbendera PT Amin Sejahtera. Bagaimana mungkin barang yang diimpor secara pribadi bisa sebanyak itu? Tiga kontainer yang diangkut kapal itu masuk melalui pelabuhan peti kemas milik PT Indah Kiat di Anyer, Banten.

Petugas bea cukai lantas mengharuskan barang impor itu melalui prosedur pemeriksaan jalur merah. Artinya, barang-barang itu harus diperiksa secara fisik, tak sekadar memercayai dokumen impor belaka. Ternyata, ”Barang-barang impor pribadi itu dicampur dengan tekstil,” kata Kepala Bea dan Cukai Merak, Hendry Sijabat.

Pihak bea cukai pun mengecek sekaligus melacak importirnya serta perusahaan ekspedisi muatan kapal laut PT Amin Sejahtera yang mengangkut barang-barang itu. Tak tahunya, alamat PT Amin Sejahtera fiktif. Jadilah, ”Sampai kini tersangka kasus penyelundupan ini belum ketemu,” ujar Hendry Sijabat. Dugaan sementara, kasus ini mengakibatkan negara rugi sebesar Rp 1,5 miliar.

Menurut Toto Dirgantoro, staf Ahli Kepelabuhan dan Kepabeanan di API, sesungguhnya kasus penyelundupan tiga kontainer di Merak hanya semacam uji coba untuk mengetes secara langsung tingkat keamanan di Pelabuhan Merak. Kalau ternyata gagal, berarti pelabuhan itu tergolong ”merah” alias tak perlu dijadikan tempat tujuan barang tekstil selundupan.

Dengan begitu, mesti dicoba pelabuhan lain di Indonesia. Uji coba secara konkret dan langsung ini, menurut Toto, menjadi penting dan mendesak. Soalnya, di pelabuhan Cina dan Singapura kini dikabarkan ada sebanyak 197 kontainer berisi barang tekstil selundupan yang siap dimasukkan ke Indonesia.

Mungkinkah gelombang raksasa tekstil selundupan ini bisa digagalkan oleh aparat bea cukai sebagaimana kasus penyelundupan tiga kontainer tekstil di Merak? Inilah yang amat dikhawatirkan oleh API. Sebab, menjelang Lebaran saja sekurang-kurangnya sudah 200 kontainer berisi tekstil selundupan masuk ke sini dengan leluasa.

BANYAK KASUS, MINIM TERBONGKAR
Dari rentetan kasus penyelundupan tekstil, terbukti hanya sedikit kasus yang bisa diungkap oleh bea cukai, misalnya kasus penyelundupan 12 kontainer tekstil melalui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya (Jawa Timur), pada Juni 2003. Lantas, kasus penyelundupan 14 kontainer tekstil lewat Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, pada Agustus 2003 dan Oktober 2003. Kedua kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 7 miliar.

Ada lagi beberapa kasus penyelundupan tekstil yang masuk melalui Pelabuhan Belawan, Batam, dan Tanjung Balai Karimun. ”Semua tekstil selundupan berasal dari Singapura, Korea, dan Cina,” tutur Toto Dirgantoro.

Modus kasus penyelundupan tekstil melalui Surabaya berbeda dengan modus kasus penyelundupan di Merak. Sebanyak dua kontainer tekstil selundupan di Surabaya, contohnya, masuk dengan menggunakan fasilitas importir produk tekstil. Ini berarti, bahan tekstil tersebut dinilai boleh dibawa langsung dari pelabuhan ke pabrik si importir, karena akan diolah kembali untuk dijadikan produk tekstil siap jual.

Namun, petugas bea cukai tak percaya begitu saja. Dua kontainer itu lalu diikuti. Ternyata, dua kontainer itu masing-masing dibawa ke pusat perdagangan pakaian di Cempaka Mas (Jakarta) dan ke Bandung. Ini berarti bahan tekstil tadi bukan untuk diproduksi lagi, melainkan dijual langsung ke pasar.

Petugas segera menyergap masing-masing kontainer itu. Ketika diperiksa, tak tahunya isi kontainer itu tinggal separuhnya. Berarti, separuhnya lagi sudah dilepas di perjalanan.

Petugas juga memeriksa kembali surat-surat barang impor, yang disebutkan sebagai milik seorang pengusaha Korea, Kim Hyung-kie. Lagi-lagi ketahuan bahwa tanda tangan pejabat bea cukai di surat-surat ini pun terbukti dipalsu. Jadi, ”Modus penyelundupan ini dilakukan dengan memalsu dokumen bea cukai,” ucap Toto.

Ketika disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kim Hyung-kie mengaku memang mengelabui pemeriksaan bea cukai dengan memalsukan tanda tangan seorang pejabat bea cukai agar barang impor ilegal itu lolos dari pemeriksaan. Urusan itu, menurut Kim di pengadilan, diserahkannya kepada Agustinus Senong, seorang agen yang biasa mengurus pajak dan dokumen bea cukai bagi barang-barang impor milik Kim.

Di Surabaya, sebenarnya ada lagi satu kasus penyelundupan tekstil yang lebih seru. Kasusnya terjadi pada September 2003, menyangkut tujuh kontainer berisi garmen dari Cina senilai Rp 3,5 miliar. Ternyata, garmen ilegal ini kemudian diangkut dengan kereta api dari Surabaya ke Jakarta, untuk kemudian dilepas di pasaran di Mangga Dua dan Cempaka Mas.

Kasus serupa terjadi pula melalui pelabuhan Benoa, Bali. Dari enam kontainer yang dicurigai, ternyata sebanyak 30% isinya tak lain adalah garmen ilegal, yang dicampur dengan suku cadang kendaraan bermotor. Kini, barang-barang selundupan dari Bali dan Surabaya tadi masih ditahan di gudang milik bea cukai. Soalnya, hingga sekarang tak ada importir yang mau mengakui sebagai pemilik barang tersebut.

Menurut Toto Dirgantoro, bila dirunut ke belakang, ternyata para importir pelaku penyelundupan telah mengantongi fasilitas bebas bea masuk dari pemerintah. Ini karena mereka menyatakan sebagai produsen sekaligus importir khusus yang akan mengimpor barang modal ataupun bahan baku untuk produksi tekstil. Dengan demikian, barang impor mereka bisa melalui prosedur pemeriksaan jalur hijau di pelabuhan alias tak diperiksa lagi kebenaran fisiknya. Padahal, barang impor mereka ternyata produk tekstil yang siap dijual.

Menanggapi data dari hasil penyelidikan API, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Eddy Abdurrahman menyatakan bahwa jumlah kontainer selundupan tak sampai 200 buah sebagaimana dilansir API. Lagi pula, ”Bagaimana kita bisa menganggap angka 200 itu benar? Kalau penyelundupan itu berhasil, kan tak bisa diketahui data kasusnya,” kata Eddy Abdurrahman.

sumber : http://www.majalahtrust.com/verboden/debat/441.php